|
MASUKNYA Andi Mappetahang Fatwa atau AM. Fatwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014, membuat persaingan merebut Ketua DPD menggantikan Ginanjar Kartasasmita, kian ketat. Semula aktivis Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi bakal bersaing ketat dengan Ginanjar. Tetapi, peta pertarungan berubah setelah Ginanjar menyatakan menolak dipilih kembali, seraya mempersilahkan kandidat lain maju ke gelanggang.
Praktis panggung akan diramaikan oleh persaingan AM. Fatwa, Wakil Ketua MPR 2004-2009, dengan beberapa anggota DPD yang kembali terpilih. Di antaranya, dua orang wakil ketua DPD, Irman Gusman, dan Laode Ida. Lainnya, Ratu Hemas, istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang juga sekilas muncul ke permukaan.
Fatwa yang mengaku mendapat dorongan dari berbagai kalangan optimistis bisa memimpin lembaga senator tersebut. Pengalamannya sebagai anggota dewan dua periode, selain jejak panjangnya sebagai politisi, dan organisatoris dengan jejaring sosial yang luas, diyakini merupakan nilai plus tersendiri. Meski begitu, ia tak mau muluk-muluk, dan membiarkan semua berjalan apa adanya.
"Tentu saja saya berupaya untuk terpilih, tetapi silahkan saja teman-teman menentukan pilihannya, siapa yang dianggap paling cocok," kata bekas Sekretaris Pokja Petisi 50 ini kepada Kurnia Illahi dari beritabaru.com, di ruang kerjanya, Rabu (9/9).
Berikut petikan wawancara lengkapnya:
Menurut Anda kelemahan DPD saat ini apa, sehingga membuat Anda ingin maju sebagai calon Ketua DPD?
Saya fokusnya itu sebaiknya meningkatkan secara optimal wewenang yang telah diberikan oleh UUD 1945. Lalu upaya untuk meningkatkan wewenang itu melalui prubahan UUD itu bukan pekerjaan DPD sendiri. Itu pekerjaan seluruh elemen dan komponen bangsa. Jadi kalau untuk mengubah UUD itu ya harus mendorong kondisi politik sehingga tercipta momentum politik untuk itu.
Artinya poin itu yang akan Anda perjuangkan jika terpilih sebagai Ketua DPD?
Iya. Saya akan melanjutkan untuk mengamandemen UUD 1945, tapi jangan menunjukkan seolah-olah itu hanya untuk kepentingan DPD. Karena, perubahan itu untuk kepentingan keseluruhan. Ya, banyak juga yang lain-lainya yang perlu diamandemen. Jadi kalau bisa, justru bagaimana partai-partai tergerak juga untuk mengamandemen itu karena akhirnya kan orang-orang partai itu yang paling banyak di DPR, lebih dari 2/3 yang akan menentukan.
Kedua, bagaimana DPD menunjukkan kinerjanya yang maksimal di dalam mengangkat diskusi pembangunan daerah dan khususnya bagaimana implementasi UU yang baru disahkan ini, UU Nomor 27 mengenai punya kantor di daerah itu.
Contohnya, apa yang bisa mengakomodir kepentingan tersebut?
Ya, hal-hal strategis. Misalnya, kita bicara sistem keperlemenen keseluruhan kemudian mau tidak mau sistem pemerintahan sekalian memperkuat presidensil. Karena, presiden juga merasa banyak wewenangnya yang dipangkas. Terlalu banyak yang diambil DPR. Presiden merasa begitu, nah itu sekalian saja dibicarakan keseluruhan. Sebab mengubah suatu pasal UUD itu menyangkut keseluruhan yang lainnya.
Tapi bagaimana dengan kekuatan DPD yang lemah, apa bisa mengubah konstitusi kita tersebut?
Nah itu menyangkut masalah pendekatan.
Anda melihat DPD kemarin belum berhasil ?
Ya, karena itu perlu ditindaklanjuti. Tapi yang dikerjakan oleh DPD selama ini, sudah mendapatkan opini masyarakat. Tapi kan yang melakukan perubahan itu bukan masyarakat, tapi anggota-anggota MPR yang mayoritas itu, dari partai-partai. Jadi bagaimana kita merangkul keseluruhan partai-partai itu. Kalau bisa gerakan itu dari partai-partai.
Apa usaha Anda dalam memperebutkan kursi Ketua DPD ?
Saya pikir, saya persilahkan anggota-anggota melihat jejak rekam saya. Ya saya melakukan lobi dan pendekatan (kepada anggota DPD) bagaimana mereka bisa memahami visi-misi saya, prioritas-prioritas apa yang saya ajukan. Misalnya, pekerjaan pertama yang saya ingin lakukan itu bagaimana saya keliling ke seluruh provinsi bersama dengan mengantar empat orang anggota di setiap Provinsi itu untuk saling mengenal antara pemerintah-pemerintah daerah. Jadi bagaimana komunikasi politik dilakukan, bagaimana kerja sama, bagaimana rapat-rapat dengan pemerintah daerah dilakukan. Jadi itu untuk dibawa ke pusat, kalau sudah dipusat ini sudah gampang.
Bagaimana di mata anda mengenai antara posisi DPD dengan DPR?
Sebenarnya keterwakilan daerah itu lebih menonjol melalui DPD, sedangkan DPR itu keterwakilan penduduk. Itu harus ada perbedaan prioritas di dalam pembagian tugas. DPD harus memprioritaskan keterwakilan wilayah dan daerah.
Apa kelebihan Anda yang membuat Anda merasa yakin bisa membawa perubahan DPD menjadi lebih baik, termasuk dalam memperoleh kewenangan yang lebih luas itu?
Dengan pengalaman dua periode di dalam kepemimpinan parlemen di Senayan ini (sebagai wakil ketua MPR), saya punya pengalaman hubungan antarlembaga. Itu yang ingin saya terapkan, bagaimana DPD itu bisa melakukan hubungan yang humanis, harmonis dengan semua lembaga negara, baik itu lembaga negara kepresidenan dan lebih khusus lagi lembaga negara DPR.
Nanti itu harus ada sesuatu tim kerja sama antara DPR dengan DPD. Selama ini sudah ada tapi belum pernah bersidang, itu artinya karena ada kendala-kendala psikologis. Nah kendala psikologis ini yang saya ingin turut mengatasi. Jangan sampai antara dua lembaga negara adik kakak ini kurang harmonis hubungannnya.
Jadi, dengan saya sudah dua periode dikepemimpinan parlemen, saya sudah menghayati psikologis seorang anggota DPR. Sekarang ini saya banyak didorong teman-teman untuk calon Ketua DPD.
Bagaimana dengan pesaing-pesaing Anda yang lain?
Tentu saya tetap mnenghargai saingan-saingan lainnya. Ya itu kan (posisi Ketua DPD) sesuatu yang sah-sah saja diperebutkan. Dia (pesaing saya) tetap mempunyai hak dong untuk maju itu tidak boleh dihalang-halangi.
Sekilas Profil AM. Fatwa
Nama ;Andi Mappetahang (AM) Fatwa
Tempat, tanggal lahir ; Bone, Sulawesi Selatan 12 Februari 1939
Pendidikan:
1. Sarjana Muda (BA), IAIN Jakarta, 1963.
2. Sarjana Muda (BA) Publisistik, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, 1964.
3. S1 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas 17 Agustus (Untag), Surabaya/Jakarta 1970.
4. Kursus Staf dan Kepemimpinan Pegawai Pemda DKI Jakarta, 1975.
5. Latihan Militer di Sekolah Dasar Perwira Komando (Sedaspako) KKO-AL (Marinir), Surabaya, 1966.
6. Beberapa kursus dan Pelatihan Manajemen di LPPM, Jakarta, 1979/1980.
Karir:
- Imam Tentara, Wakil Kepala Dinas Rohani Islam KKO-AL (Marinir) Komando Wilayah Timur di Surabaya, 1967-1970
- Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Politik Pemda DKI Jakarta/Staf Khusus untuk masalah-masalah agama dan politik Gubernur Ali Sadikin, 1970-1979
- Staf Khusus Menteri Agama Tarmizi Taher, 1996-1998
- Wakil Ketua DPR RI Periode 1999-2004
- Wakil Ketua MPR RI Periode 2004-2009
Pengalaman organisasi ; Himpunan Mahasisw Islam (HMI), sejak 1960 dari Komisariat, Cabang dan Pengurus Besar (PB). Sekarang Dewan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Ia juga aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), yang didirikan bekas Presiden BJ. Habibie, sejak 1993, mulai dari penasihat Orsat, Orwil, hingga sebagai Dewan Pakar Pimpinan Pusat.
Aktivitas sosial dan politiknya di era Orde Baru, sempat membuahkan kenangan pahit. Bekas pegawai Pemda DKI Jakarta ini, pernah dipenjara selama hampir 12 tahun (1984-1993) karena kasus Lembar Putih Peristiwa Tanjung Priok dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru.
Meski berstatus bebas bersyarat 1993-1999, dan masih menjadi staf ahli Menteri Agama Tarmidzi Taher dan Quraish Shihab saat itu, bersama Amien Rais (mantan Ketua MPR) menggulirkan gerakan reformasi sejak 1995, hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.
Setelah lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, Fatwa ikut andil dalam mendeklarasikan lahirnya Partai Amanat Nasional bersama Amien Rais dan sejumlah tokoh reformasi lainya. Di PAN dia sebagai salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selama dua periode, 1998-2005, kemudian menjadi Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN periode 2005-2010.
Pria kelahiran Bone, Sulsel, 12 Februari 1939 ini juga pernah sebagai staf khusus Gubernur Ali Sadikin dibidang politik dan agama. Pada 1999 dia terpilih mejadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta, dan menempati posisi Wakil Ketua DPR periode 1999-2004. Periode berikutnya ia menjadi Wakil Ketua MPR (2004-2009). Pada 2009 dia memilih menjadi anggota DPD periode 2009-2014 dari daerah pemilihan DKI Jakarta.
Pada 14 Agustus 2008, AM. Fatwa dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 29 Januari 2009 dia memperoleh Award sebagai pejuang Anti Kedzaliman dari Pemerintah Republik Islam Iran yang disampaikan Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Teheran.
Tak banyak yang tahu, kalau sesungguhnya dalam diri pria berwajah teduh ini, juga mengalir darah militer. Sebelum terkenal sebagai tokoh politik, dan aktivis yang memproklamirkan perlawanan terhadap rezim Orde Lama dan Orde Baru, sesungguhnya ia seorang militer. Dalam situs dephan, Fatwa mengakui, jiwa kemiliteran masih kental dalam darahnya.
"Jiwa `Jalesveva Jayamahe` (semboyan angkatan laut, justru di laut kita jaya) masih melekat dalam diri saya sampai sekarang," katanya pada acara sosialisasi putusan MPR tentang perubahan UUD 1945 kepada taruna Akademi TNI dan Akpol di kampus AAL, Surabaya.
Fatwa masuk ke angkatan laut lewat jalur ikatan dinas Korps PT. PAL di Surabaya, 1960-1963, namun ia mengundurkan diri. Tiga tahun kemudian, ia kembali masuk KKO (Korps Komando), atau yang sekarang dikenal sebagai Marinir, lewat pendidikan Sekolah Dasar Perwira KKO-AL. Semboyannya `Jalesu Bumiyamca Jayamahe` (semboyan Marinir: justru di laut dan darat kita jaya).
Tetapi, ternyata naluri aktivis dan politis lebih kental, mengalahkan keinginannya menjadi perwira militer. Apalagi, ketika itu ia sudah memperkirakan kariernya paling tinggi Kolonel (selangkah lagi menjadi Brigadir Jenderal), atau berpangkat melati tiga, suatu jenjang kepangkatan yang masih rendah untuk menjadi pejabat negara.
"Allah SWT menentukan lain, karena bakat politisi agak sulit dihilangkan, sementara Trisila (hirarki ketat) di TNI AL tidak bisa kompromi, saya harus memilih, dengan segala risiko, termasuk dipenjara," ujar ayah lima anak ini.
 |
