Jakarta, beritabaru.com - Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F Gerindra) di DPR, Ahmad Muzani minta rencana pembangunan gedung baru DPR RI disinergikan dengan pemindahan ibukota Jakarta. "Jika pemindahan ibu kota Jakarta serius, maka pembangunan gedung baru DPR RI itu pun dibangun di wilayah baru ibukota negara," kata Ahmad Muzani, di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (7/9).

Dikatakan, jika gedung baru DPR dibangun sekarang di Senayan dan dalam beberapa tahun ke depan ternyata ibukota dipindah, maka gedung DPR yang baru pasti mubadzir. Karena itu, kata Ahmad Muzani, pembangunan gedung baru DPR itu mesti disinergikan dengan pemindahan ibukota.

Selain itu, Muzani juga mendesak agar pimpinan dan Anggota DPR responsif terhadap aspirasi rakyat terkait rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,6 triliun itu. "Sudah sangat jelas rakyat menolak gedung baru DPR dengan fasilitas mewah. Kalau itu tidak diindahkan, berarti tudingan bahwa gedung baru DPR itu simbol dari pengkhianatan terhadap rakyat menjadi benar adanya," tegas Muzani.

Lebih jauh dia menyampaikan sikap Partai Gerindra dan Ketua Dewan Pembinanya Prabowo Soebianto terhadap rencana pembangunan gedung tersebut. "Setelah menerima masukan dari berbagai pengurus partai di seluruh Indonesia, maka Gerindra dan Ketua Dewan Pembina menolak pembangunan gedung baru DPR."

Ahmad Muzani menegaskan jika memang dananya sudah tersedia, lebih baik digunakan untuk membantu kesulitan ekonomi rakyat atau dimanfaatkan untuk hal-hal produktif seperti membantu TKI di luar negeri yang menghadapi berbagai masalah hukum.

Menyinggung soal sanksi yang akan dijatuhkan kepada Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang (dari Fraksi Gerindra di DPR) yang selama ini ngotot menggolkan pembangunan gedung baru DPR? Muzani menegaskan jika pihaknya sudah menerima penjelasan dari yang bersangkutan.

"Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pius ditugaskan untuk terus mengawasi dan bertanggungjawab terhadap proses rencana pembangunan gedung baru itu," imbuh Ahmad Muzani.(*)